Anggaran Dasar

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN

pasal 1

Organisasi ini bernama Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna, disingkat POSYANTEK “CIPTA KARYA” Kecamatan Serengan Kota Surakarta  Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

POSYANTEK ”CIPTA KARYA” Kecamatan Serengan Kota Surakarta  Provinsi Jawa Tengah didirikan pada tanggal 18 Agustus 2016 sesuai SK Walikota Surakarta Nomor 513.6/986/2016

BAB II

ASAS, CIRI DAN TUJUAN

Pasal 3

  1. Posyantek “CIPTA KARYA “ berasaskan Pancasila yang termasuk dalam Pembukaan Undang – undang dasar 1945.
  2. POSYANTEK “CIPTA KARYA” adalah organisasi yang terbuka untuk warga Kecamatan Kecamatan Serengan Kota Surakarta  Provinsi Jawa Tengah  khususnya dan warga Kota Surakarta umumnya tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kedudukan sosial, dan gender serta berwatak kebangsaan Indonesia, Kerakyatan, dan Keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila.

Pasal 4

  1. Tujuan umum POSYANTEK adalah sebagai wadah sosial bersama untuk membantu memberdayakan keluarga agar dapat menjadi keluarga yang sejahtera dan mandiri.
  2. Tujuan khusus POSYANTEK CIPTA KARYA  adalah :
    1. Memberikan pelayanan teknis, informasi,  dan  promosi jenis / spesifikasi teknologi Tepat Guna (TTG)
    1. Menfasilitasi pemetaan  kebutuhan dan pengkasjian TTG
    1. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG
    1. Memotivasi penerapan TTG dimasyarakat
    1. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerpan TTG
    1. Memfasilitasi penerapan TTG

BAB III

FUNGSI

Pasal 5

Fungsi POSYANTEK “CIPTA KARYA” adalah :

  1. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi POSYANTEK “CIPTA KARYA” secara  nyata dalam hal pemberdayaan keluarga  dan masyarakat.
  2. Memberdayakan dan menggerakkan anggota POSYANTEK “CIPTA KARYA” untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan.
  3. Berpartisipasi dalam penyelenggarakan POSYANTEK dan atau melakukan kontrol sosial secara kritis, korektif , konstruktif dan konseptual.
  4. Melaksanakan Kaderaisasi kepimpinan yang demokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pengabdian organisasi.

BAB IV

SUSUNAN POSYANTEK

Pasal 6

Uraian tugas dan tanggung jawab Pengurus POSYANTEK pada struktur organisasi POSYANTEK adalah sebagai berikut:

  1. Ketua
    1. Bertindak sebagai manager pelaksana kegiatana harian Posyantek.
    1. Menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun dan disepekati oleh pengurus.
    1. Menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di posyantek.
    1. Mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi.
    1. Mempertanggung jawabkan kegiatan harian Posyantek kepada pengurus(laporan kegiatan dan laporan keuangan).
    1. Memberikan masukan kepada pengurus dalam rangka menyusun rencana kegiatan  dan rancana anggaran tahunan .
    1. Uraian tugasnya lainnya yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing – masing daerah dan perkembangan organisasi.
  2. Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab atas seluruh kegiatan administrasi dan dokumentasi kegiatan, seperti surat menyurat dan dokumen kemitraan dan Kerjasama.

  • Bendahara

Bendahara bertugas mengelola dan membukukan  inventarisasi aset dan keuangan Posyantek.

  • Seksi Kemitraan dan Kerjasama
  • Melaksankan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, penguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaat pengguna TTG (Masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, home industry dll).
  • Mengindentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usah masyarakat.
  • Uraian tugas lainnya yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing – masing daerah dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.
  • Seksi pengembangan TTG
    • Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
    • Mengindentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG.
    • Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG.
    • Uraian tugasnya lainnya yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing – masing daerah dan perkembangan organisasi.
  • Seksi pelayanan TTG dan Usaha
    • Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya .
    • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG.
    • Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna TTG.
    • Mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek yang berkaitan dengan pelayanan TTG.
    • Uraian tugasnya yang di rumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing – masing daerah dan perkembangan organisasi.

BAB V

MITRA AHLI

Pasal 7

                Mitra ahli mempunyai tugas  sebagai berikut :

  1. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada kepengurusan
  2. Menjalankan tugas lainnya yang bersifat eksekutif
  3. Memberi masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja kepengurusan
  4. Memberi usulan, saran terhadap kinerja dan program kerja kepengurusan

Pasal 8

Dewan penasehat mempunyai wewenang khusus kepada kepengurusan yaitu wewenang untuk melakukan langkah organisatoris dan tindakan tertentu yang bersifat luar biasa dalam mempertahankan POSYANTEK.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 9

Susunan kepengurusan POSYANTEK adalah :

  1. Kepengurusan diketuai oleh Ketua Umum
  2. Ketua umum dalam menjalankan kepengurusan dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara dan Koordinator bidang kesehatan, koordinator bidang pendidikan, koordinator bidang perekonomian dan koordinator bidang pemberdayaan lingkungan.
  3. Masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam pasal ini adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu periode berikutnya.
  4. Dalam menjalankan kepengurusan diawasi oleh dewan penasihat.
  5. Kepengurusan mempunyai tugas :
  6. Melaksanakan peraturan dan keputusan serta menyelenggarakan manajemen POSYANTEK
  7. Melaksanakan program kerja kepengurusan
  8. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengawasan kepada anggota
  9. Melaksanakan konsolidasi organisasi

BAB VII

KEDAULATAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 10

Kedaulatan POSYANTEK berada ditangan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam organisasi POSYANTEK.

Pasal 11

                Syarat untuk menjadi anggota POSYANTEK adalah :

  1. Warga Kota Surakarta yang tercatat dalam kependudukan yang berdomisili di Kecamatan Serengan
  2. Bersedia mentaati Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan POSYANTEK lainnya.
  3. Menyetujui dan menerima serta mengamalkan azas, ciri-watak dan tujuan POSYANTEK
  4. Sanggup berperan aktif dalam kegiatan POSYANTEK

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

Keputusan sidang/rapat POSYANTEK pada dasarnya diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan Demokrasi Pancasila.

Pasal 13

Jenis musyawarah dalam mengambil keputusan terdiri dari :

  1. Musyawarah Akbar, yaitu musyawarah yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali untuk membahas AD/ART, Laporan pertanggung jawaban dan pemilihan ketua POSYANTEK periode berikutnya.
  2. Musyawarah Kepengurusan yaitu musyawarah yang dilaksanakan untuk membahas program kerja harian dan koordinasi pengurus POSYANTEK yang minimal dilakukan setiap 3 bulan sekali dan juga laporan tahunan dengan waktu yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
  3. Musyawarah Luar Biasa yaitu musyawarah yang dilaksanakan karena suatu keadaan luar biasa musyawarah akbar dan musyawarah kepengurusan.

Pasal 14

Keadaan luar biasa yang pada pasal 13 point huruf “c“ antara lain mencakup:

  1. Keadaan dari pengurus karena suatu tugas tertentu dan atau mengharuskannya untuk pindah ke luar kota
  2. Meninggal dunia
  3. Terjadi suatu kondisi pelanggaran terhadap kewajiban yang sangat krusial dan juga kondisi yang berkaitan dengan tugas/kinerja kepengurusan

BAB IX

PERATURAN POSYANTEK

Pasal 15

  1. POSYANTEK mempunyai peraturan dengan hierarki sebagai berikut:
  2. Anggaran dasar
  3. Anggaran Rumah Tangga
  4. Pertimbangan Dewan Penasehat
  5. Keputusan Kepengurusan
  6. Yang dimaksud dengan peraturan POSYANTEK sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini adalah termasuk segala keputusan POSYANTEK engenai tata kerja dan perlengkapan administrasi POSYANTEK
  7. Peraturan POSYANTEK yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

BAB X

KEUANGAN POSYANTEK

Pasal 16

Harta kekayaan POSYANTEK diperoleh dari:

  1. Uang iuran pengurus
  2. Sumbangan yang tidak mengikat
  3. Pendapatan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan
  4. Penambahan modal dari pihak lain yang bersifat hibah dan atau pinjaman

Pasal 17

Semua harta kekayaan POSYANTEK dikelola oleh kepengurusan dan di pertanggung jawabkan didalam pertanggung jawaban kepengurusan pada masa akhir periode kepengurusan

BAB XI

PERUBAHAN

Pasal 18

  1. Azas POSYANTEK sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Posyantek tidak dapat diubah
  2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga POSYANTEK hanya dapat dilaksanakan dalam Musyawarah Akbar dengan persetujuan sekurang kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir

BAB XII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 19

Apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, penafsiran yang sah adalah yang ditetapkan oleh Dewan Penasehat dan dipertanggung jawabkan dalam Musyawarah Akbar

BAB XIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 20

  1. Laporan tahunan disampaikan setiap akhir tahun dengan freuensi dua kali dalam satu periode kepengurusan
  2. Kepengurusan secara otomatis menjadi demisioner setelah menyampaikan laporan pertanggung jawaban dihadapan musyawarah akbar dan tidak dapat mengambil keputusan POSYANTEK yang bersifat strategis dan berjangka panjang
  3. Dalam hal kepengurusan yang menjadi demisioner, maka musyawarah akbar memenejemen kepengurusan yang baru

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
  2. Dengan di kukuhkanya kembali pengesahan Anggaran Dasar ini, segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.